Salah satu contoh
pelangaran etika bisnis terhadap hukum yang sangar sering terjadi adalah
pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Sebuah perusahaan yang sedang
mengalami penurunan (pailit) akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada
karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu secara sepihak dan perusahaan sama
sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan
bahwa : Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pemutusan
hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Jadi hal tersebut merupakan kesepakatan dua belah pihak yang sejak awal telah
disepakati dalam kontrak kerja / PKWT, yang diatu dalam bab IX Pasal 50
mengenai hubungan kerja. Yaitu, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian
kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Yang hanya dapat berakhir apabila
waktu yang ditentukan berakhur masanya, atau pekerja telah meninggal dunia.
Selain itu dalam pemutusan hubungan kerja adas baiknya jika suatu perusahaan
memberikan kebijakan berupa pesangon dan telah membayar seluruh kewajibannya
dalam hal membayar upah karyawannya, yang merupakan hak mutlak yang harus
mereka terima (Pengupahan Pasal 88). Yaitu setiap pekerja/ berhak memperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sedangkan dalam
pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 150 tentang PHK Yaitu;
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha
lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan pemberian pesangon telah di tetapkan
pemerintah dalam Pasal 156 yaitu; 1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan
kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 2. Perhitungan uang
pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Maka perusahaan sepeti ini tidak
bisa didiamkan begitu saja. Sebagai karyawan harus mendapatkan hak atas
ketenagakerjaan. Tanggung jawab perusahaan ada 3 Syarat : 1. Mengandaikan bahwa
suatu tindakan di lakukan secara sadar. 2. Mengandaikan adanya kebebasan dalam
melakukan tindakan secara bebas 3. Orang yang melakukan tindakan memang mau
melakukan tindakan itu sendiri. Dibawah ini adalah contoh pelanggaran etika
bisnis terhadap hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Puluhan karyawan PT
Indosiar Visual Mandiri, Rabui 11 maret 2010 kembali berdemonstrasi dengan cara
memblokade pintu masuk kantor Indosiar di Jalan Damai nomor 11, Daan Mogot
Raya, Jakarta Barat. Bukan cuma itu, demonstran juga membentangkan sejumlah
poster dan spanduk yang mewakili perasaan mereka, tentang manajemen tidak adil
dan pilih kasih dalam hal pemecatan. Oleh karena itu, karyawan yang telantar
berdemo menuntut keadilan. Selain itu juga, demonstran  menuntut
pembayaran upah yang belum dibayarkan perusahaan. Sedangkan dalam pemutusan
hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 150 tentang PHK Yaitu ; Ketentuan
mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar