Rabu, 26 Oktober 2016

Perlindungan Konsumen

KASUS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan Konsumen di Bidang Pangan
SERANG – Sat Reskrim Polres Serang bersama BPOM meringkus produsen tahu berbahan pengawet formalin di Kampung Lopang Domba, Kelurahan Lopang, Serang, Banten.
Kasat Reskrim Polres Serang AKP Arrizal Samelino mengatakan, terbongkarnya praktik pembuatan tahu berbahan formalin dari informasi masyarakat.
Dan hasilnya dari tiga lokasi yang didatangi, home industri tahu milik tersangka bernisial P yang menggunakan bahan pengawet mayat tersebut.
“Dia ini menjualnya di Pasar Induk Rau, dan dari pengakuan pelaku beroperasi sudah dua tahun, dalam sehari memproduksi dua ribu biji,” kata Kasat Arrizal di Mapolres Serang. Sabtu 6 Februari 2016.
Selain pelaku P, petugas mengamankan 2000 tahu warna putih siap jual yang mengandung formalin dan bubuk formalin, serta kacang kedelai yang belum diolah sebagai barang bukti.
“Jika dikonsumsi bisa  menyebabkan gangguan pernafasan, kerusakan ginjal, paru-paru hingga kanker. Dan jika sering dikonsumsi dapa menyebabkan  kematiaan juga, memang dampaknya tidak langsung,” ungkap Arrizal didampingi kepala BPOM Serang M Kashuri.
Sementara, pelaku mengaku belajar membuat tahu berformalin dari daerah Tangerang. Pada tahun 2014, P memulai bisnis terlarang di kediamannya. Campuran formalin itu diyakini P dapat menghindarinya dari kerugian.
Setiap harinya P dapat mengantongi Rp1,5 juta dari produksi tahu berformalin. Hasil usaha ilegalnya itu mampu menghidupi dua istri dan dua anaknya.
“Kalau dijual ke pengecer Rp750 per tahu, memang formalin bikin tahu jadi tahan lama, kalau ga laku sehari, besoknya kan bisa dijual lagi,” katanya
Akibat perbuatannya P akan dijerat  Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat 1 huruf b UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Kasus di bidang pangan ini adalah kasus yang paling mengkhawatirkan masyarakat. Kasus tersebut adalah kasus – kasus tentang masalah penyalahgunaan zat-zat berbahaya pada produk pangan ataupun bahan yang diperbolehkan untuk digunakan tetapi penggunaannya oleh sang pelaku usaha dalam produk pangan melebihi batas yang telah ditentukan. Zat-zat yang berbahaya diantaranya formalin, boraks, rhodamin – B, Metanil Yellow dan lain sebagainya. Jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh konsumen, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh dalam jangka panjang karena zat-zat tersebut telah terakumulasi dalam tubuh.
Demi menekan ongkos produksi, para pelaku usaha tega mencampurkan zat-zat berbahaya ke dalam produk yang mereka jual agar produknya bisa tahan lama. Misalnya saja produsen yang menggunakan boraks atau formalin ke dalam produk makanan yang dijualnya agar produk tersebut lebih tahan lama. Kalau produk mereka tahan lama, bisa dijual lagi keesokan harinya, sehingga ongkos produksi juga bisa ditekan.
Konsumen yang telah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut malah dicurangi. Konsumen tidak mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan yang diinginkannya. Tetapi justru membahayakan kesehatan mereka di kemudian hari. Kasus seperti ini jelas telah melanggar UU Perlindungan konsumen. Di dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 point ke 3 disebutkan salah satu hak konsumen yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.
Kasus tersebut jelas sudah bertentangan dengan bunyi pasal tersebut tentang hak konsumen. Hak konsumen telah diabaikan. Konsumen tidak mendapatkan informasi yang jujur dari pelaku usaha mengenai produk yang mereka jual. Para pelaku usaha seolah tidak jera dan tetap melakukan hal itu lagi. Bahkan seperti tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menghadapi para pelaku usaha yang demikian.
Dalam kasus ini tidak hanya para pelaku usaha yang salah. Namun konsumen juga harus lebih teliti lagi dalam membeli suatu barang. Konsumen harus lebih mengamati produk yang dibelinya. Jangan sampai tertipu. Dalam membeli suatu barang, konsumen juga harus memperhatikan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Jangan sampai membeli produk yang telah kadaluarsa. Namun, sang pelaku usaha juga harus selalu mengontrol produk yang mereka jual, jangan sampai ada produk yang telah kadaluarsa tetapi masih saja dijual. Jadi, dalam hal ini dibutuhkan peran dari kedua belah pihak.
Untuk mengatasi kasus pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dalam bidang pangan tersebut sebaiknya pemerintah sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap penyebaran dan pemasaran barang – barang yang telah beredar di masyarakat luas, selalu melakukan pengawasan – pengawasan terhadap para pelaku usaha maupun para distributor yang menyediakan barang. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus. Salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak atau mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan, artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya.
sumber :
https://malindaa68.wordpress.com/etika-bisnis-2/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar