KASUS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perlindungan Konsumen di Bidang Pangan
SERANG – Sat Reskrim Polres Serang bersama BPOM
meringkus produsen tahu berbahan pengawet formalin di Kampung Lopang
Domba, Kelurahan Lopang, Serang, Banten.
Kasat Reskrim Polres Serang AKP Arrizal Samelino mengatakan,
terbongkarnya praktik pembuatan tahu berbahan formalin dari informasi
masyarakat.
Dan hasilnya dari tiga lokasi yang didatangi, home industri tahu
milik tersangka bernisial P yang menggunakan bahan pengawet mayat
tersebut.
“Dia ini menjualnya di Pasar Induk Rau, dan dari pengakuan pelaku
beroperasi sudah dua tahun, dalam sehari memproduksi dua ribu biji,”
kata Kasat Arrizal di Mapolres Serang. Sabtu 6 Februari 2016.
Selain pelaku P, petugas mengamankan 2000 tahu warna putih siap jual
yang mengandung formalin dan bubuk formalin, serta kacang kedelai yang
belum diolah sebagai barang bukti.
“Jika dikonsumsi bisa menyebabkan gangguan pernafasan, kerusakan
ginjal, paru-paru hingga kanker. Dan jika sering dikonsumsi dapa
menyebabkan kematiaan juga, memang dampaknya tidak langsung,” ungkap
Arrizal didampingi kepala BPOM Serang M Kashuri.
Sementara, pelaku mengaku belajar membuat tahu berformalin dari
daerah Tangerang. Pada tahun 2014, P memulai bisnis terlarang di
kediamannya. Campuran formalin itu diyakini P dapat menghindarinya dari
kerugian.
Setiap harinya P dapat mengantongi Rp1,5 juta dari produksi tahu
berformalin. Hasil usaha ilegalnya itu mampu menghidupi dua istri dan
dua anaknya.
“Kalau dijual ke pengecer Rp750 per tahu, memang formalin bikin tahu
jadi tahan lama, kalau ga laku sehari, besoknya kan bisa dijual lagi,”
katanya
Akibat perbuatannya P akan dijerat Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75
ayat 1 huruf b UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan hukuman
penjara 5 tahun dan denda Rp 10 miliar.
Kasus di bidang pangan ini adalah kasus yang paling mengkhawatirkan
masyarakat. Kasus tersebut adalah kasus – kasus tentang masalah
penyalahgunaan zat-zat berbahaya pada produk pangan ataupun bahan yang
diperbolehkan untuk digunakan tetapi penggunaannya oleh sang pelaku
usaha dalam produk pangan melebihi batas yang telah ditentukan. Zat-zat
yang berbahaya diantaranya formalin, boraks, rhodamin – B, Metanil
Yellow dan lain sebagainya. Jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh
konsumen, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh dalam
jangka panjang karena zat-zat tersebut telah terakumulasi dalam tubuh.
Demi menekan ongkos produksi, para pelaku usaha tega mencampurkan
zat-zat berbahaya ke dalam produk yang mereka jual agar produknya bisa
tahan lama. Misalnya saja produsen yang menggunakan boraks atau formalin
ke dalam produk makanan yang dijualnya agar produk tersebut lebih tahan
lama. Kalau produk mereka tahan lama, bisa dijual lagi keesokan
harinya, sehingga ongkos produksi juga bisa ditekan.
Konsumen yang telah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan produk
yang dijual oleh pelaku usaha tersebut malah dicurangi. Konsumen tidak
mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan yang diinginkannya.
Tetapi justru membahayakan kesehatan mereka di kemudian hari. Kasus
seperti ini jelas telah melanggar UU Perlindungan konsumen. Di dalam UU
Perlindungan Konsumen Pasal 4 point ke 3 disebutkan salah satu hak
konsumen yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.
Kasus tersebut jelas sudah bertentangan dengan bunyi pasal tersebut
tentang hak konsumen. Hak konsumen telah diabaikan. Konsumen tidak
mendapatkan informasi yang jujur dari pelaku usaha mengenai produk yang
mereka jual. Para pelaku usaha seolah tidak jera dan tetap melakukan hal
itu lagi. Bahkan seperti tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah
untuk menghadapi para pelaku usaha yang demikian.
Dalam kasus ini tidak hanya para pelaku usaha yang salah. Namun
konsumen juga harus lebih teliti lagi dalam membeli suatu barang.
Konsumen harus lebih mengamati produk yang dibelinya. Jangan sampai
tertipu. Dalam membeli suatu barang, konsumen juga harus memperhatikan
tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Jangan sampai membeli produk
yang telah kadaluarsa. Namun, sang pelaku usaha juga harus selalu
mengontrol produk yang mereka jual, jangan sampai ada produk yang telah
kadaluarsa tetapi masih saja dijual. Jadi, dalam hal ini dibutuhkan
peran dari kedua belah pihak.
Untuk mengatasi kasus pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dalam
bidang pangan tersebut sebaiknya pemerintah sebagai badan yang melakukan
pengawasan terhadap penyebaran dan pemasaran barang – barang yang telah
beredar di masyarakat luas, selalu melakukan pengawasan – pengawasan
terhadap para pelaku usaha maupun para distributor yang menyediakan
barang. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat secara
terus-menerus. Salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan
masyarakat yang mengajak atau mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam
menentukan pilihan, artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan
pengetahuan tentang barang dan ketentuannya.
sumber :
https://malindaa68.wordpress.com/etika-bisnis-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar