Sejarah Koperasi Dunia
Gerakan Koperasi di dunia, di mulai pada pertengahan abad 18
dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan "KOPERASI
PRAINDUSTRI". Pada abad ini juga dikenal memunculkan Revolusi Industri dan
munculnya sebuah ideologi yang kemudian begitu menguasai sistem perekonomian
dunia. Kita mengenalnya dengan nama kapitalisme. Ideologi ini, pada perjalanan
sejarahnya, kemudian mendapatkan lawan sepadan dengan hadirnya sosialisme.
Koperasi hadir di antara dua kekuatan besar ekonomi itu.
Penderitaan yang
dialami oleh kaum buruh di
berbagai Negara di
Eropa dialami pula oleh para pendiri Koperasi konsum si di Rochdale, Inggris, pada
tahun 1844.Pada mulanya Koperasi
Rochdale memang hanya
bergerak dalam usaha
kebutuhan konsumsi.
Dengan berpegang
pada asasasas Rochdale,
para pelopor Koperasi
Rochdale mengembangkan toko kecil
mereka itu menjadi
usaha yang mampu
mendirikan pabrikmenyediakan perumahan
bagi para anggotanya,
serta menyelenggarakan pendidikan
untuk meningkatkanpengetahuan anggota
dan pengurus Koperasi.
Menyusul keberhasilan Koperasi Rochdale, pada tahun 1852
telah berdiri sekitar 100 Koperasi Konsumsi
di Inggris. Sebagaimana
Koperasi Rochdale, Koperasi-koperasi ini pada umumnya didirikan oleh para
konsumen.
Dalam rangka lebih
memperkuat gerakan Koperasi,
pada tahun 1862,
Koperasi-koperasi konsumsmi di Inggris
menyatukan diri menjadi
pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole-sale Society, disingkat
C. W. S. Pada tahun 1945, C. W. S.
telah memiliki sekkitar 200 buah pabrik
dan tempat usaha dengan
9.000 pekerja, yang perputaran
modalnya mencapai 55.000.000 poundsterling. Sedangkan
pada tahun 1950, jumlah
anggota Koperasi di seluruh
wilayah Inggris telah
berj umlah lebih dari 11.000.000 orang dari sekitar 50.000.000
orang penduduk Inggris.
Koperasi juga berkembang di negara-negara lainnya. Pada masa
Revolusi Perancis dan perkembangan
industri telah menimbulkan
kemiskkinan dan penderitaan bagi
rakyat Perancis. Berkat
dorongan pelopor-pelopor mereka seperti Charles Forier, Louis Blanc,
serta Ferdinand Lasalle, yang menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat,
para pengusaha kecil di
Perancis berhasil membangun
Koperasi-koperasi yang bergerak dibidang produksi.
Sehingga
terdapat Gabungan Koperasi
Konsumsi Nasional Perancis (Federation Nationale Dess
Cooperative de Consommation), dengan
jumlah Koperasi yang tergabung sebanyak
476 buah. Jumlah
anggotanya mencapai 3.460.000
orang, dan toko yang
dimiliki berjumlah 9.900 buah
dengan perputaran modal
sebesar 3.600 milyar franc/tahun.
Di Jerman, berdiri koperasi yang dipelopori oleh Herman
Schultz-Delitsch (1808-1883), hakim dan anggota parlemen pertama di Jerman yang
berhasil mengembangkan konsep badi prakarsa dan perkembangan bertahap dari
koperasi-koperasi kredit perkotaan, koperasi pengadaan sarana produksi bagi
pengrajin, yang kemudian diterapkan oleh pedagang kecil, dan kelompok lain-lain.
Pedoman kerja Koperasi
simpan-pinjam Schulze adalah :
1. Uang simpanan
sebagai modal kerja Koperasi dikumpulkan dari anggota
2. Wilayah kerjanya
didaerah perkotaan.
3. Pengurus Koperasi
dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya.
4. Pinjaman bersifat
jangka pendek.
5. Keuntungan yang
diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota.
Ada pula seorang pelopor yang bernama Friedrich Wilhelm
Raiffeissen (1818-1888) kepala desa di Flemmerfeld, Weyerbush di Jerman.
Raiffeissen menganjurkan agar para petani menyatukan diri dalam perkumpulan
simpan-pinjam yang membentuk koperasi-koperasi kredit berdasarkan solidaritas
dan tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota perkumpulan
koperasi tersebut, dan dibimbing brdasarkan prinsip menolong diri sendiri,
mengelola diri sendiri, dan mengawasi diri sendiri.
Petama kali koperasi
muncul di eropa pada awal abad ke-19. Ada dua alasan yang mendasari pengaruh
sosialisme yang terdapa di eropa itu muncul dengan alasan sebagai berikut :
1. Terdapatnya kesamaan motif antara
gerakan koperasi dengan gerakan sosialis.
2. Sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi
yang berbeda dengan bentuk struktur organisasi ekonomi kapitalis.
Perkembangan koperasi di eropa
- Inggris
- Perancis
- Jerman
- Denmark
- Swedia
A. Inggris
Penderitaan yang dialami
oleh kaum
buruh di
berbagai Negara di
Eropa pada awal abad ke-19 dialami pula oleh para pendiri
Koperasi konsum si di Rochdale,
Inggris, pada tahun 1844.
Pada mulanya
Koperasi Rochdale memang
hanya bergerak dalam
usaha kebutuhan konsumsi.
Tapi kemudian mereka
mulai mengembangkan sayapnya
dengan melakukan usahausaha
produktif. Dengan berpegang
pada asasasas Rochdale,
para pelopor Koperasi
Rochdale mengembangkan toko
kecil mereka itu
menjadi usaha yang
mampu mendirikan pabrik,
menyediakan perumahan bagi
para anggotanya, serta
menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan pengururs Koperasi.
Menyusul keberhasilan
Koperasi Rochdale, pada tahun 1852 telah berdiri sekitar 100 Koperasi Konsumsi
di Inggris. Sebagaimana
Koperasi Rochdale, Koperasi-koperasi ini pada umumnya didirikan oleh para
konsumen.
Dalam rangka
lebih memperkuat gerakan
Koperasi, pada tahun
1862, Koperasi-koperasi konsumsmi
di Inggris menyatukan
diri menjadi pusat
Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole-sale Society,
disingkat C. W. S. Pada tahun 1945, C. W.
S. telah memiliki sekkitar 200
buah pabrik dan tempat usaha
dengan 9.000 pekerja, yang
perputaran modalnya mencapai
55.000.000 poundsterling. Sedangkan
pada tahun 1950, jumlah
anggota Koperasi di
seluruh wilayah Inggris
telah berj umlah lebih
dari 11.000.000 orang dari sekitar 50.000.000 orang penduduk Inggris.
Perancis dan
perkembangan industri telah
menimbulkan kemiskkinan dan penderitaan bagi
rakyat Perancis. Berkat
dorongan pelopor-pelopor mereka seperti Charles Forier, Louis Blanc,
serta Ferdinand Lasalle, yang menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat,
para pengusaha kecil
di Perancis berhasil
membangun Koperasi-koperasi yang
bergerak dibidang produksi.
Dewasa ini
di Perancis terdapat
Gabungan Koperasi Konsumsi
Nasional Perancis (Federation Nationale
Dess Cooperative de Consommation),
dengan jumlah Koperasi yangtergabung
sebanyak 476 buah.
Jumlah anggotanya mencapai
3.460.000 orang, dan
toko yang dimiliki berjumlah
9.900 buah dengan
perputaran modal sebesar 3.600
milyar franc/tahun.
C. Jerman
Sekitar tahun
1848, saat Inggris
dan Perancis telah
mencapai kemaj uan, munculseorang pelopor
yang bernama F.
W. Raiffeisen, walikota
di FlammersfieldIa menganjurkan
agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan-pinjam.
Setelah melalui
beberapa rintangan, akhirnya Raiffesien dapat mendirikan Koperasi dengan
pedoman kerja sebagai berikut :
1. Anggota Koperasi wajib menyimpan
sejumlah uang
2. Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai
pinjaman dengan membayar bunga.
3. Usaha
Koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai
kerjasama yang erat.
4. Pengurusan Koperasi
diselenggarakan oleh anggota
yang dipilih tanpa
mendapatkan upah.
5. Keuntungan yang diperoleh digunakan
untuk membantu kesejahteraan masyarakat
Pelopor Koperasi
lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama H. Schulze yang berasal dari
kota Delitzcsh. Pada tahun 1849 ia mempelopori pendirian Koperasi
simpan-pinjam yang bergerak
di daerah perkotaan.
Pedoman kerja Koperasi
simpan-pinjam Schulze adalah :
1. Uang simpanan sebagai modal kerja Koperasi dikumpulkan
dari anggota
2. Wilayah kerjanya didaerah perkotaan.
3. Pengurus Koperasi dipilih dan diberi upah
atas pekerjaannya.
4. Pinjaman bersifat jangka pendek.
5. Keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman
dibagikan kepada anggota.
D. Denmark
Jumlah anggota
Koperasi di Denmark
meliputi sekitar 30%
dari seluruh penduduk. Denmark.
Hampir sepertiga penduduk pedesaan
Denmark yang berusia antara 18 s/d
30 tahun balajar di perguruan tinggi.
Dalam perkembangannya, tidak
hanya hasil-hasil pertanian
yang didistribusikan melalui
Koperasi, melainkan meliputi pula barang-barang kebutuhan sector pertanian
itu sendiri. Selain itu, di
Denmark juga berkembang Koperasi konsumsi.
Koperasi-koperasi konsumsi ini kebanyak didirikan oleh serikat-serikat
pekerja di daerah perkotaan.
PELOPOR-PELOPOR KOPERASI
A. ROCHDALE
Yang terdiri atas 28
pekerja dipimpin Charls Howard di kota Rochdale dibagian utara Inggris, pada
tanggal 24 oktober 1844 mendirikan usaha pertokoan merupakan milik para
konsumen yang berhasil. Peristiwa ini merupakan lahirnya “Gerakan Koperasi
Modern”
Rochdale Equitable
Pioneer’s Cooperative Society, dengan prinsip-prinsip koperasinya :
1. Keanggotaan yang
bersifat terbuka.
2. Pengawasan secara
demokratis.
3. Bunga yang
terbatas atas modal anggota.
4. Pengembalian sisa
hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi.
5. Barang-barang
hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai.
6. Tidak ada
perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama dan aliran politik.
7. Barang-barang yang
dijual adalah barang-barang yang asli dan bukan yang rusak atau palsu.
8. Pendidikan
terhadap anggota secara berkesinambungan.
B. SCHULTZE DELITSCH
Herman
Schultz-Delitsch (1808-1883), hakim dan anggota parlemen pertama di Jerman yang
berhasil mengembangkan konsep badi prakarsa dan perkembangan bertahap dari
koperasi-koperasi kredit perkotaan, koperasi pengadaan sarana produksi bagi
pengrajin, yang kemudian diterapkan oleh pedagang kecil, dan kelompok
lain-lain.
Selain koperasi
kredit, Schulze mendirikan koperasi jenis-jenis lain, antara lain :
1. Koperasi asuransi
untuk resiko sakit dan kematian.
2. Koperasi pengadaan
bahan baku dan sarana produksi serta memasarkan hasil produksi.
3. Koperasi produksi,
yaitu dimana anggota-anggotanya sebagai pemilik dan pekerja pada koperasi
tersebut pada saat yang sama.
C. RAIFFEISSEN
Friedrich Wilhelm
Raiffeissen (1818-1888) kepala desa di Flemmerfeld, Weyerbush di Jerman.
Raiffeissen membentuk koperasi-koperasi kredit berdasarkan solidaritas dan
tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota perkumpulan koperasi
tersebut, dan dibimbing brdasarkan prinsip menolong diri sendiri, mengelola
diri sendiri, dan mengawasi diri sendiri.
SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA
Pada masa penjajahan
di berlakukan “ culturstelsel” yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat,
terutama para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan
daribseorang Patih Purwokerto: Raden Ario Wiriaatmadja (1895) untu membantu
mengatasi kemelaratan rakyat. Kegiatannya diawali dengan menolonag pegawai dan
orang kecil dengan mendirikan : “ Hulpen Spaaren Laudbouwcredeet”, didirikan
juga : rumah-rumah gadai, lumbang desa, dan bank-bang desa.
Pada tahun
1908 lahir perkumpulan “Budi Utomo” didirikan oleh Raden Soetomo yang dalam
programnya memanfaatkan sektor perkoprasian untuk menyejahterakan rakyat
miskin, di mulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan
kongres Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain: memperbaiki dan
meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan
mengembangkan gerakan berkoprasi. Telah didirikan: “ Toko Adil “ sebagai
langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi.
Tahun 1915
lahir UU Koperasi yang pertama: “ verordening op de Cooperative vereebiguijen”
dengan Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl 431 yang bunyinya sama dengan UU
bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam Bahasa
Belanda udan dibuat di hadapan notaris.
Tahun-tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para pakar
dan politi nasional. Di zaman pendudukan jepang (1942-1945) usaha-usaha
koperasi di koordinasikan /di pusatkan dalam badan-badan koperasi
tersebut”kumiai” yang befungsi sebagai pengumpul barang-barang logistik untuk
kepentingan perang. Tujuan kumiai tersebut bertentangan dengan kepentingan
ekonomi masyarakat. Fungsi koperasi hamya sebagai alat untun mendistribusikan
bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang jepang, bukan untuk
kepentingan rakyat Indinesia.
Setelah
kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan kebijakan ekonominya. Tekad para pemimpin bangsa Indonesia
untuk mengubah perekonomian Indonesia yang liberal kapitalistik menjadi tata
perekonomian yang sesuai dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Bangsa Indonesia bermaksud untuk menyusun suatu sistem perekonomian usaha
berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bung Hatta menyatakan bangun usaha bersama
berdasarkan atas azas kekeluargaan dalam pasal 33ayat I UUD 1945 adalah
koperasi. Koperasi adalah bangun usaha yang sesuai dengan sistem perekonomian
yang akan dikembangkan di Indonesia.
Agar
perkembangan koperasi benar-benar berjalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945,
maka pemerintah melakukan reorganisasi terhadap Jawatan Koperasi dan
perdagangan menjadi dua Jawatan terpisah. Jawatan Koperasi mengurus pembinaan
dan pengembangan koperasi secara intensif dengan menyusun program dan strategi
yang tepat. Perkembangan koperasi pada saat itu cukup pesat, karena didukung
penuh oleh masyarakat.
Usaha
pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik.
Kongres-kongres koperasi, munas-munas, dan lain-lain untuk pengembangan
koperasi terus berlanjut. Tahun 1958: UU No. 70/1958 telah lahir UU tentang
koperasi yang pada dasarnya berisi tentang tata-cara pembentukan dan
pengelolaan koperasi (seperti prinsip-prinsip Rochdale). Terbit
peraturan-peraturan pemerintah yang maksudnya mendorong pengembangan koperasi
dengan fasilitas-fasilitasnya yang menarik (PP dari mendibud) tahun 1959:
mewajibkan pelajar menabung dan berkoperasi. Perkembangan tersebut tidak
berlanjut, karena partai-partai politik ada yang memanfaatkan koperasi sebagai
alat politik untuk memperluas pengaruhnya. Sehingga merusak citra koperasi dan
hilang kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai organisasi ekonomi yang
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka.
Untuk mengatasi
situasi tersebut, pemerintah Orde Barumemberlakukan UU No. 12/1967 untuk
rehabilitasi koperasi. Koperasi mulai berkembang lagi, salah satu programnya
adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan penyatuan dari
beberapa koperasi pertanian kecil di pedesaan dan diintegrasikan dengan
pembangunan di bidang-bidang lain. Perkembangan koperasi secara kuantitas
meningkat,tetapi secara kualitatif masih terdapat banyak kelemahan. Salah satu
kelemahan yang menonjol adalah tingginya tingkat ketergantungan koperasi
terhadap fasilitas dan campur tangan pemerintah. Untuk mengatasi kelemahan
tersebut UU No. 12/1967 disempurnakan lagi dengan UU No. 25/1992. Melalui UU
No. 25/1992 ada beberapa perubahan yang mendasar pada pengetian koperasi dan
berbagai aspek teknis pengelolaannya.
Prinsip-prinsip Koperasi
· Prinsip
Munkner
Hans H. Munkner menyajikan 12 prinsip
• Keanggotaan
bersikap sukarela
• Keanggotaan
terbuka
• Pengembangan
anggota
• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
• Manajemen
dan pengawasan dilakukan secara demokratis
• Koperasi
sebagai kumpulan orang-orang
• Modal yang
berkaitan dengan aspek sosial tidak di bagi
• Efisiensi
ekonomi dan perusahaan koperasi
• Perkumpulan
dengan sukarela
• Kebebasan
dalam menggambil keputusan dan penetapan tujuan
•
Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
• Pendidikan
anggota
· Prinsip
Rochdale
Adapun unsur-unsur koperasi Rochdale ini menurut bentuk
aslinya adalah sebagai berikut:
• Pengawasan
secara demokratis (democratic control)
• Keanggotaan
yang terbuka ( open membership)
• Bunga atas
modal di batasi ( a fixedor limited interest on capital)
• Pembagian
SHU sebanding dengan jasa masing-masing anggota (the distribution of surplus in
devidend to the members in proportion to their purchases)
• Penjualan
sepenuhnya dengan tunai ( trading strictly on a cash basis)
• Barang yang
di jual harus asli dan tidak di palsukan ( selling only pure and anadulterated
goods)
•
Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip
koperasi ( providing the education of the members in cooperative principles)
• Netral
terhadap politik dan agama ( political and religious neutrality)
· Prinsip
Reiffeisen
Freidrich William Reiffeisen (1818-1888) adalah walikota
Flammershelt di Jerman. Prinsip reiffeisen adalah sebagai berikut:
• Swadaya
• Daerah kerja
terbatas
• SHU untuk
cadangan
• Tanggung
jawab anggota tidak terbatas
• Pengurus
bekerja atas dasar kesukarelaan
• Usaha hanya
kepada anggota
• Keanggotaan
berdasarkan watak, bukan uang
· Prinsip
Herman Schulze
Di Delitzsch Jerman seorang ahi hukum bernama Herman Schulze
(1800-1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti
pengrajin, wirausahawan industri kecil, pedagang eceran dan usaha-usaha
lainnya. Inti dari prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut:
• Swadaya
• Daerah kerja
tak terbatas
• SHU untuk
cadangan dan dibagikan untuk karyawan
• Tanggung
jawab anggota terbatas
• Pengurus
bekerja dengan mendapat imbalan
• Usaha tidak
terbatas tidak hanya kepada anggota
· Prinsip ICA
Sidang ICA di wina pada tahu 1966 merumuskan prinsip-prinsip
koperasi di rinci sebagai berikut:
• Keanggotaan
koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang di buat-buat ( open and
voluntarily membership)
• Pemimpin
yang demokratis atas dasar satu orang satu suara (democratic control – one
member one vote)
• Modal menerima
bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital)
• SHU di bagi
3: sebagai usaha cadangan, sebagian untuk masyarakat, sebagian dibagikan kepada
anggota sesuai dengan jasa masing-masing
• Semua
koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (promotion of
education)
• Gerakan
koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional,
nasional maupun international (intercooperative network)
· Prinsip
koperasi indonesia versi UU No. 12 tahun 1967
• Sifat
keanggotaan sukarela dan terbatas dan terbuka untuk setiap warga negara
Indonesia
• Rapat
anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam
koperasi
• Pembagian
SHU diatur menurut jasa masing-masing
• Adanya
pembatasan modal dan bunga
•
Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada
umumnya
• Usaha dan
ketatalaksanaannya bersifat terbuka
• Swadaya,
swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percara pada diri
sendiri
· Prinsip
koperasi indonesia versi UU No. 25 tahun 1992
Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 dan
yang berlaku pada saat ini di indonesia adalah sebagai berikut:
• Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan
dilakulan secara demokratis
• Pembagian
SHU di lakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggota
• Pemberian
batas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan
perkoperasian
• Kerja sama
antar koperasi
REFERENSI:
http://nadirawidyawijaya.blogspot.com/2012/10/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi.html
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/01/pengertian-dan-prinsip-koperasi-6/
http://rezasuryatman1111.wordpress.com/2012/01/05/bab-2-pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi/
http://meizgun.wordpress.com/2009/11/20/pengertian-prinsip-prinsip-koperasi/Sejarah
Ekonomi