Nama :Ikbal Nugraha Putra
NPM :14213246
Kelas :2EA28
Mata
Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA INDONESIA
1. Lembaga Eksekutif
a. Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 4 -
16 UUD 1945)
Menurut Bab III pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah
pemegang kekuasaan tertinggi
pemerintahan.
Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala
pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil
Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil
Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
b. Kementrian Negara (Pasal 17 UUD 1945)
Kementerian Negara Bertugas membantu
Presiden dan membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.
c. Pemerintah Daerah (Pasal 18-18B)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Macam-macam pemerintah daerah:
1. Gubernur
2. Bupati
3. Walikota
2. Lembaga Legislatif
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal
2-3 UUD 1945)
Menurut UUD 1945 hasil amandemen, anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR
(Dewan
Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah. Menurut UUD 1945 hasil
amandemen wewenang MPR adalah sebagai
berikut.
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik presiden dan/wakil presiden.
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar.
b. Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19-22 B UUD
1945)
a.
Tugas/Wewenang
dan Hak-hak DPR
3 Fungsi Penting dalam DPR:
1. Fungsi
legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.
2. Fungsi
anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
3. Fungsi
pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.
Hak dan Wewenang DPR
1. Hak Interpelasi: Yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
2. Hak Angket: yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/ presiden.
3. Hak Inisiatif: yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/ presiden.
4. Hak Amandemen: yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).
5. Hak Budget: yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara).
6. Hak Petisi: yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.
b.
Persidangan DPR
c. Dewan Perwakilan Daerah ( Pasal 22c –
22d UUD 1945)
Pada Bab VII pasal 22 C dan pasal 22 D. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi,
dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Anggota DPD ini bukan berasal dari
partai politik, melainkan
dari
organisasi-organisasi kemasyarakatan.
3. Lembaga Yudikatif
1. Mahkamah Agung (Pasal 24 A
UUD 1945)
MA
merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir.
Jika misalnya seseorang berpekara di peradilan pertama (Pengadilan Negeri) kurang puas terhadap keputusan yang diperoleh,
maka ia akan naik banding ke peradilan di
atasnya lagi dan terakhir apabila tidak puas maka
naik banding ke MA. MA diketuai oleh seorang Hakim Agung
dibantu oleh hakim-hakim agung. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri
negara yang diangkat oleh Presiden atas usul
DPR. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang
2. Komisi Yudisial (Pasal 24
B UUD 1945)
Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2004, lembaga
ini dibentuk untuk mengawasi
perilaku para hakim. Selain itu lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan.
Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung. Kedudukan KY ini diatur dalam pasal 24 B. Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan
oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
3. Mahkamah Konstitusi (Pasal
24 C UUD 1945)
MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman sesudah MA. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir serta
putusannya bersifat final untuk :
a.
menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
b.
memutus
sengketa kewenangan,
c.
memutus
perselisihan hasil Pemilu, dan
memberi putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD.
MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden. Masing-masing hakim tersebut
terdiri atas : 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.
4. Tentara Nasional Indonesia
(Pasal 20:3 UUD 1945)
5. Kepolisian Negara
Indonesia (Pasal 20:4 UUD 1945)
4. Lembaga yang
bukan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
1. KPU/ Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E
ayat 5 UUD 1945)
Tugasnya
adalah Menyelenggarakan Pemilihan Umum, Bersifat Nasional, tetap dan mandiri.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 E –
23G UUD 1945)
Tugasnya
adalah memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan Hasil pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Apakah kinerja DPR sudah optimal??
Menurut
saya, kinerja DPR belum terlaksana dengan optimal . Hingga saat ini kinerja DPR kurang atau bahkan belum
memenuhi targetnya sendiri berdasarkan tugas wewwnang mereka sebagai anggota
dewan, dan juga kurang bersentuhan langsung dengan pemenuhan aspirasi dan
kepentingan rakyat. Ada indikasi anggota DPR (lebih) memperjuangkan
kepentingannya sendiri daripada mengoptimumkan fungsi-fungsi pokok
sebagai perwujudan perwakilan politik rakyat.
kondisi
ini diakibatkan oleh watak politik para anggota dewan yang lebih gemar
menggunakan fungsi kontrol DPR.Mereka terlalu sibuk dengan konflik. Fungsi
utama DPR adalah membuat undang-undang dan anggaran, tapi mereka lebih suka
memainkan fungsi kontrol, bahkan hingga saat ini banyak RUU yang telah
direncakan namun urung terealisasi.Penyebab lain kinerja buruk dari DPR adalah
terlihat dari adanya adu kekuatan yang tidak kunjung usai baik sesama anggota
dewan maupun antara DPR dan pemerintah. Ini masih masalah KMP-KIH (Koalisi
Merah Putih - Koalisi Indonesia Hebat), posisi dalam fraksi, kekuasaan pribadi,
lembaga, keinginan masing-masing.
Seharusnya
DPR menjalankan semua fungsi,hak dan kewajiban seorang DPR seutuhnya, jangan
hanya mementingkan ego sendiri, agar terciptanya kinerja yang optimal yang
dibutuhkan oleh rakyat, jangan hanya keributan interna dan saling sikut
kekuasaan saja yang menjadi topik utama yang hanya akan menghambat kinerja
mereka sendiri.