Senin, 15 Juni 2015

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA INDONESIA



Nama               :Ikbal Nugraha Putra
NPM               :14213246
Kelas               :2EA28
Mata Kuliah    : Pendidikan Kewarganegaraan


LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA INDONESIA


1.      Lembaga Eksekutif

a.    Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 4 - 16 UUD 1945)
Menurut Bab III pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala
pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil
Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui Pemilu
.

b.   Kementrian Negara (Pasal 17 UUD 1945)
Kementerian Negara Bertugas membantu Presiden dan membidangi  urusan tertentu dalam Pemerintahan.

c.    Pemerintah Daerah (Pasal 18-18B)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam pemerintah daerah:
1. Gubernur
2. Bupati
3. Walikota

2.      Lembaga Legislatif

a.    Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2-3 UUD 1945)
Menurut UUD 1945 hasil amandemen, anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah. Menurut UUD 1945 hasil amandemen wewenang MPR adalah sebagai berikut.
1.    Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2.    Melantik presiden dan/wakil presiden.
3.    Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

b.   Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19-22 B UUD 1945)
a.       Tugas/Wewenang dan Hak-hak DPR
3 Fungsi Penting dalam DPR:
1.   Fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.
2.   Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
3.   Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.
Hak dan Wewenang DPR
1.      Hak Interpelasi: Yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
2.      Hak Angket: yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/ presiden.
3.      Hak Inisiatif: yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/ presiden.
4.      Hak Amandemen: yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).
5.      Hak Budget: yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
6.      Hak Petisi: yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.
b.      Persidangan DPR

c.    Dewan Perwakilan Daerah ( Pasal 22c – 22d UUD 1945)
Pada Bab VII pasal 22 C dan pasal 22 D. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.

3. Lembaga Yudikatif
1.      Mahkamah Agung (Pasal 24 A UUD 1945)
MA  merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir. Jika misalnya seseorang berpekara di peradilan pertama (Pengadilan Negeri) kurang puas terhadap keputusan yang diperoleh, maka ia akan naik banding ke peradilan di atasnya lagi dan terakhir apabila tidak puas maka naik banding ke  MA. MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim agung. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden atas usul  DPR. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang

2.      Komisi Yudisial (Pasal 24 B UUD 1945)
Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2004, lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim. Selain itu lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan. Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung. Kedudukan KY ini diatur dalam pasal 24 B. Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.




3.      Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C UUD 1945)
MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk :
a.    menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
b.    memutus sengketa kewenangan,
c.    memutus perselisihan hasil Pemilu, dan memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD.
MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas : 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.

4.      Tentara Nasional Indonesia (Pasal 20:3 UUD 1945)

5.      Kepolisian Negara Indonesia (Pasal 20:4 UUD 1945)

4.        Lembaga yang bukan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

1.    KPU/ Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E ayat 5 UUD 1945)
Tugasnya adalah Menyelenggarakan Pemilihan Umum, Bersifat Nasional, tetap dan mandiri.

2.    Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 E – 23G UUD 1945)
Tugasnya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Apakah kinerja DPR sudah optimal??

            Menurut saya, kinerja DPR belum terlaksana dengan optimal . Hingga saat ini kinerja DPR kurang atau bahkan belum memenuhi targetnya sendiri berdasarkan tugas wewwnang mereka sebagai anggota dewan, dan juga kurang bersentuhan langsung dengan pemenuhan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ada indikasi anggota DPR (lebih) memperjuangkan kepentingannya sendiri daripada mengoptimumkan fungsi-fungsi pokok sebagai perwujudan perwakilan politik rakyat.
kondisi ini diakibatkan oleh watak politik para anggota dewan yang lebih gemar menggunakan fungsi kontrol DPR.Mereka terlalu sibuk dengan konflik. Fungsi utama DPR adalah membuat undang-undang dan anggaran, tapi mereka lebih suka memainkan fungsi kontrol, bahkan hingga saat ini banyak RUU yang telah direncakan namun urung terealisasi.Penyebab lain kinerja buruk dari DPR adalah terlihat dari adanya adu kekuatan yang tidak kunjung usai baik sesama anggota dewan maupun antara DPR dan pemerintah. Ini masih masalah KMP-KIH (Koalisi Merah Putih - Koalisi Indonesia Hebat), posisi dalam fraksi, kekuasaan pribadi, lembaga, keinginan masing-masing.
            Seharusnya DPR menjalankan semua fungsi,hak dan kewajiban seorang DPR seutuhnya, jangan hanya mementingkan ego sendiri, agar terciptanya kinerja yang optimal yang dibutuhkan oleh rakyat, jangan hanya keributan interna dan saling sikut kekuasaan saja yang menjadi topik utama yang hanya akan menghambat kinerja mereka sendiri.